Tak Cocok Digunakan Kepala SPPG, Gimana Nasib Motor Listrik MBG?

Uzone.id - Motor listrik yang dibeli Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Kepala SPPG, terungkap tak cocok digunakan. Pasalnya pengadaan motor listrik ini sudah terlanjur dibeli meskipun lewat proses mark up anggaran.

Pengadaan Motor Listrik BGN yang Bermasalah

Awalnya, ribuan motor listrik ini direncanakan untuk digunakan oleh para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, rencana ini justru dipertanyakan urgensinya oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari.

Menurut Agustina, para kepala SPPG sebenarnya sama sekali tidak memerlukan kendaraan dinas berupa motor listrik. Tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan di dalam unit pelayanan, bukan harus berkeliling lapangan.

"Sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya," kata Agustina Arumsari selaku Wakil Kepala BGN dalam konferensi pers BGN dikutip oleh Uzone.id.

Ketidaksesuaian Jenis Motor dan Logistik

Selain masalah fungsi, jenis kendaraan yang dibeli juga menjadi sorotan, karena model yang dipesan adalah motor trail. Agustina menilai, jenis motor trail ini tidak pas jika harus digunakan oleh ibu-ibu yang bertugas sebagai kepala SPPG.

"Sudah telanjur motor trail loh. Artinya ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya kalau motor trail. Nah itu hal-hal itu yang harus dipertimbangkan karena kita bukan mulai dari nol nih," ujarnya.

Agustina juga mengingatkan pentingnya aspek logistik dan infrastruktur. Selain motor trail, terdapat juga model motor bebek (skuter).

Pendistribusiannya pun tidak bisa sembarangan karena harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan, termasuk ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Lalu motor yang model bebek yang biasa (skuter) itu ada berapa. Itu kan harus ada yang dipertimbangkan. Nanti misalnya oh itu ibu-ibu yang nganterin ompreng untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita) dikasihnya motor (trail) listrik, lah ya nanti nggak pas. Atau dikasihnya di daerah yang SPKLU-nya belum ada padahal itu motor listrik. Nah itu kan nggak bisa sembarangan. Jadi nanti pasti ada data yang masuk, dilihat sama-sama, dan daerah mana yang tepat, karena udah telanjur itu motornya motor listrik," sambungnya.

Pemanfaatan Motor Listrik dan Kasus Mark-up

Karena sudah dibeli dengan uang negara, BGN memastikan motor-motor ini akan tetap dimanfaatkan. Namun, tidak semuanya akan digunakan untuk operasional BGN.

Sementara itu, terkait kasus korupsinya, perhitungan mark up harga sedang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara di pengadilan tipikor.

"Intinya akan kami manfaatkan, tapi intinya nggak semua juga untuk BGN ya. Karena itu sudah dibayar oleh uang negara. Mark up-nya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kepada tersangka itu dalam bentuk kerugian negara. setor balik ke kas negara. Tapi harga aslinya berapa itu yang sekarang sedang dihitung, mark up-nya berapa, balikin ke negara melalui mekanisme pengadilan tipikor," ujar Agustina.

Minat Kementerian Lain dan Kajian Presiden

Kini, nasib motor listrik tersebut tengah dikaji oleh tim Presiden Prabowo Subianto. Beberapa kementerian dan lembaga lain sudah mengajukan diri untuk memanfaatkan motor tersebut, seperti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), penyuluh pertanian, hingga tenaga pengajar.

"Jadi memang kemarin masih dalam proses, tapi memang akan dimanfaatkan. Kemarin sempat ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu antara lain dari Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) untuk yang melayani, lalu dari penyuluh pertanian, dari guru juga sempat ada. Silakan mengajukan, kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya apa, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja," tutup Agustina.