Serangan Siber Geopolitik Naik, Komdigi Soroti Peran BSSN

Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Digital meminta BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memperkuat peran mereka seiring dengan meningkatnya serangan siber di tahun 2026 ini, khususnya mengenai geopolitik.

Dalam pernyataan yang disampaikan Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, dikutip Kamis, (22/01), penguatan peran BSSN ini dilakukan untuk memastikan kesadaran situasional siber nasional, melindungi data warga, menjaga layanan publik tetap berjalan, serta mengamankan proses demokrasi.

“Di era geopolitik siber negara tidak kalah karena diserang, tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain. Tugas kita memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2026 ini, serangan ransomware bermotif geopolitik kemungkinan akan semakin marak terjadi. Pasalnya, tahun lalu saja Global Cyber Security Outlook 2026 mencatat peningkatan sekitar 34 persen serangan siber geopolitik dengan sasaran berupa infrastruktur digital dan sektor kritis.

Selain itu, Nezar juga mengingatkan kembali soal pentingnya keamanan siber yang menjadi jaminan perlindungan data pribadi dan keberlangsungan layanan masyarakat.

“Keamanan siber hari ini tidak bisa lagi dipahami sebagai isu teknis atau sekadar penanganan insiden peretasan,” ujarnya lagi.

Saat ini, ruang siber menjadi arena strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari layanan administrasi, kesehatan, bantuan sosial, hingga proses demokrasi.

“Ancaman utama bukan serangan siber besar yang spektakuler, melainkan penipisan kedaulatan yang berlangsung perlahan dari sistem,” tambah Nezar.

Menurutnya, ketergantungan pada infrastruktur digital asing, kebocoran data strategis, dan manipulasi informasi berisiko menghentikan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, infrastruktur digital seperti kabel laut, pusat data, cloud, sistem identitas, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari medan strategis dan harus diposisikan sebagai aset keamanan negara.