Ramai Data Pribadi Dijual di Telegram: Data Lama tapi Masih Valid?

Uzone.id — Belakangan ini, fenomena data pribadi masyarakat Indonesia termasuk pejabat dan public figure lainnya ramai dijual di Telegram dengan harga mulai dari Rp2 ribu hingga Rp10 ribuan.

Salah satu yang menjadi korbannya adalah Menteri Komdigi, Meutya Hafid yang data-datanya bisa diakses dengan mudah dengan harga hanya Rp2 ribuan. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran karena data-data tersebut bersifat pribadi dan sensitif.

Salah satunya adalah data KTP termasuk NIK, alamat dan foto korban, lalu tak sedikit juga yang menyertakan email beserta passwordnya. 

Usut punya usut, ternyata data-data ini sudah mulai dijual semenjak Agustus 2026 lalu dan bisa diakses melalui bot atau kanal khusus di Telegram.

Adanya fenomena jual beli data di Telegram ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, dari mana data tersebut berasal? Apakah data-data tersebut valid? Apakah pelakunya sudah ditangkap?nbsp;

Dijual di Bot Telegram

Dalam klaim beberapa warganet, Telegram disebut sebagai salah satu kanal untuk memperoleh data pribadi masyarakat Indonesia, termasuk pejabat sekelas menteri.

Informasi tersebut diklaim bisa dibeli dengan harga sekitar Rp2.000 hingga Rp10 ribu. Dalam beberapa tangkapan layar di media sosial, bot Telegram tersebut menjual various informasi, termasuk NIK, KK, Nomor IMEI, Cek IP, dan data-data pribadi lainnya.

Alfons Tanujaya selaku Pakar Siber dari Vaksincom menjelaskan bahwa jual beli data pribadi di bot Telegram ini berkaitan dengan data yang sudah lama bocor, mulai dari data kependudukan seperti NIK dan nomor KK, data pendaftaran nomor ponsel, BPKB, hingga data kesehatan. 

“Kebocoran ini sudah lama terjadi dan sudah diketahui banyak orang. Kalau punya modal sekitar 10 ribu sampai 30 ribu dolar AS, kamu bisa membeli data itu, lalu menjadikannya database,” ujarnya kepada Uzone.id.

Data lama yang berasal dari berbagai sumber

Dalam siaran pers Komdigi yang dibagikan pada Jumat, 2 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyampaikan penjelasan yang diperoleh dari BSSN.

“Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali,” ujar Alexander.

Namun, Alfons menuturkan bahwa meskipun data-data tersebut merupakan data lama, namun data-data ini masih memiliki value serta tetap memberikan risiko yang berbahaya bagi pemiliknya.

“Kalau memang masih ada nilainya, data itu tetap berbahaya. Contohnya data kependudukan lama, seperti NIK, wajah, dan alamat. NIK tidak bisa diubah, wajah juga tidak bisa diganti begitu saja. Jadi, data tersebut tetap berisiko. Hal ini perlu disadari masyarakat kalau data mereka sudah bocor, sehingga mereka perlu lebih waspada agar tidak mudah tertipu,” kata Alfons kepada Uzone.id, Selasa, (06/10).

Baik pengamat maupun pihak berwajib sendiri belum memberikan informasi mengenai asal data-data bocor tersebut. Namun, dari beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, data-data ini berasal dari berbagai sumber dan instansi publik yang sempat mengalami kebocoran data.

“Datanya dari mana? Ya, Bjorka saja punya lengkap. Ini kan sudah dari dulu, data itu sudah lama bocor, baik data kependudukan maupun data pelengkap lainnya. Memang sudah bocor karena pengelolaan data yang kurang bertanggung jawab dari pengelola data dan badan publik. Standarnya rendah sekali di negara kita. Data yang bocor selengkap dan sebanyak itu, ya memang faktanya. Ini kebocoran berjamaah,” tuturnya.

Apakah data tersebut valid?

Kalau bicara soal keabsahannya, Alfons menegaskan bahwa kemungkinan besar data itu valid. 

“Namun, tetap harus diperiksa kasus per kasus. Kemungkinan valid karena NIK dan namanya benar. Bahkan, ada aplikasi gratis yang memungkinkan kamu memasukkan NIK, lalu data terkait akan muncul. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri,” katanya.

Meski disebut sebagai data lama, Komdigi tetap melakukan penelusuran terhadap dugaan penyebaran dan jual beli data tersebut. Koordinasi dengan kepolisian pun dilakukan untuk mencari tahu sumber situs-situs yang memperjualbelikan data pribadi.

Situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut kemudian akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga, termasuk melalui pemblokiran akses apabila terbukti melanggar ketentuan.

Penelusuran juga dilakukan untuk mencari tahu dari mana data tersebut disebarkan, sarana atau platform yang digunakan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya.