Menkeu Purbaya Ngaku Kebobolan Soal Anggaran Motor Listrik MBG

Uzone.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal anggaran jumbo pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan digunakan Kepala SPPG untuk operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, total dana untuk 25.000 unit motor ini ditaksir menyentuh angka Rp1,05 triliun. Secara mengejutkan, Purbaya mengakui kalau dirinya kecolongan soal persetujuan anggaran tersebut.

Padahal, tahun lalu ia sudah tegas menolak rencana ini. Ternyata, pos anggaran tersebut tetap muncul karena sistem perangkat lunak di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan yang butuh perbaikan.

"Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak," kata Purbaya saat konferensi pers APBN Kita di kantornya, Selasa (5/5) dikutip oleh Uzone.id.

Beliau pun menambahkan bahwa sistem perangkat lunak untuk SPPG yang ada akan dievaluasi secara ketat.

"Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa nggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin softwarenya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki," tegasnya lagi.

Purbaya sebagai Menteri Keuangan bertekad mengawasi ketat semua anggaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, pengadaan motor listrik untuk Kepala SPPG sebagai operasional MBG membuat heboh publik. Alasannya karena motor listrik yang dipilih memiliki harga yang fantastis, mereknya tidak dikenal, dan dinilai tidak tepat sebagai operasional.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan kalau motor listrik ini memang sudah masuk perencanaan anggaran 2025 buat dukung operasional Program MBG, terutama buat mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," jelas Dadan.

Meski masuk anggaran 2025, pengadaannya baru terealisasi tahun 2026 ini mengikuti aturan administrasi keuangan yang ada.

Dadan merinci bahwa pembayarannya dilakukan bertahap sesuai PMK 84 Tahun 2025 lewat mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

"Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit," tambahnya.

Namun, ternyata realisasinya nggak 100% nih. Hingga tenggat waktu 20 Maret 2026, penyedia cuma bisa kirim sekitar 85,01% atau 21.801 unit dari total kontrak 25.644 unit.

"Hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2," pungkas Dadan.

Walaupun rencana awalnya ambisius, sisa dana yang nggak terpakai sudah dibalikin ke kas negara. Pihak BGN juga menegaskan data ini sekaligus meluruskan kabar miring yang sempat beredar di publik.