Komdigi Panggil TikTok dan Meta, Tegur soal Konten Ricuh Demo di DPR

Uzone.id — Perwakilan platform Meta (Instagram dan Facebook) serta TikTok akan segera dipanggil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital terkait konten provokatif yang dinilai sangat mudah menyebar di masing-masing platform.

Pemanggilan ini dilakukan oleh Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo pada hari Selasa, (27/08) menyusul adanya demo yang terjadi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut penilaian mereka, kericuhan demo ini terjadi karena adanya konten-konten provokatif di media sosial, khususnya di TikTok. Angga menyebut bahwa konten kerusuhan ini berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi di tanah air.

“Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, (sudah) saya hubungi. Yang pertama, saya sudah menghubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya meminta mereka (datang) ke Jakarta, kita akan membicarakan fenomena ini,” katanya dikutip dari berbagai sumber, Rabu, (27/08).

Selain TikTok Asia Pasifik, Angga juga sudah menghubungi perwakilan TikTok Indonesia lebih dulu serta Meta Indonesia dan mencoba menghubungi platform lainnya seperti X (Twitter).

Sayangnya, Angga menyebut bahwa pihaknya belum bisa menghubungi X karena tidak memiliki kantor di Indonesia. 

"Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia," ujar Angga. 

Ia pun menyebut bahwa platform digital yang beroperasi di Indonesia seharusnya mematuhi regulasi nasional, salah satunya adalah dengan memiliki perwakilan kantor di Indonesia.

Kembali lagi soal konten-konten unjuk rasa yang dianggap provokatif, Angga menegaskan bahwa hal tersebut tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan berekspresi dari masyarakat, melainkan untuk meminta platform memiliki sistem untuk mendeteksi konten berisi misinformasi.

“Kami tekankan sekali lagi kepada platform untuk memiliki sistem untuk menindak (konten). Kami gak mau demokrasi kita dicederai dengan hal-hal yang palsu gitu. Dibilangnya tadi misalnya ada bakar di sini, ternyata real-nya tidak ada. Itu mungkin gerakan tahun kapan, terus dinarasikan (lagi),” kata Angga.

Angga menginginkan ruang digital di Indonesia harus tetap aman dan tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dimana mereka menggunakan fitnah, kebencian hingga disinformasi untuk mengadu domba masyarakat Indonesia.