Kisah BBM di Indonesia Selama 2025: Dioplos, Langka, Sampai Monopoli

Uzone.id - Pemilik kendaraan bermesin bakar ICE sepanjang tahun 2025 ini bisa dibilang megap-megap, cemas dan khawatir. Bukan karena serbuan mobil listrik, bukan, tapi justru dari kelakukan pemerintah yang dianggap gagal menjaga kestabilan stok dan kualitas BBM di dalam negeri.

Mega skandal BBM oplosan Pertamina

Siapa yang masih ingat? Ketika satu Indonesia dikejutkan dengan mega skandal Pertamina, dimana dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax merebak di masyarakat.

Fenomena yang membuat masyarakat muak tersebut sampai mencoreng citra Pertamina sebagai penyedia terbesar BBM di Tanah Air. 

Isu BBM Pertalite yang dioplos jadi Pertamax, membuat banyak pengguna kendaraan pindah haluan, dari Pertamax ke BBM swasta semisal Shell, Vivo, dan juga BP.

Isu tersebut juga sempat membuat media sosial gempar dan ada kampanya untuk tidak mengunakan BBM Pertamina dan belarih ke BBM swasta.

Kondisi di lapangan pun serupa, dalam jangka waktu tertentu, SPBU Pertamina benar-benar sepi dan sama sekali tidak terjadi antrean.

Kondisi sebaliknya diperlihatkan di SPBU-SPBU swasta dimana yang biasanya kosong, saat itu malah antreannya mengular. Karena masyarakat enggan pakai BBM Pertamina akibat skandal tersebut.

Efek jangka panjangnya, para operator BBM swasta kehabisan stok sebelum waktunya mengisi ulang jatah kuota impor BBM.

Kelangkaan BBM Swasta

Kelangkaan BBM di SPBU swasta pun terus terjadi, sampai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun buka suara menjelaskan alasan terjadinya kelangkaan tersebut.

Menurut Yuliot Tanjung selaku Wakil Menteri ESDM, banyak konsumen di Indonesia yang tidak lagi menggunakan BBM subsidi dari Pertamina.

"Terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite, menjadi nonsubsidi. Menurut hitungan kami shifting terjadi sekitar 1,4 juta kiloliter," ujar Yuliot seperti dikutip dari Antara.

Yuliot mengatakan, perubahan tersebut terjadi karena pembelian Pertalite diperketat dengan wajib melakukan scan QR Code. Efeknya, banyak pengendara yang pada akhirnya membeli BBM di Shell dan BP AKR.

"Dari subsidi ke nonsubsidi juga yang menyebabkan adanya peningkatan untuk badan usaha swasta," lanjutnya.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian ESDM berencana untuk membahas kelangkaan BBM Shell dan BP AKR agar tidak terjadi kelangkaan lagi ke depannya.

Pembahasan juga akan melibatkan sejumlah pihak baik dari Pertamina maupun pengelola SPBU swasta di Indonesia.

Kementerian ESDM pun berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan impor dari pengelola SPBU swasta dengan Pertamina, mengingat kuota impor akan berdampak langsung dengan neraca perdagangan Indonesia. Sehingga harus dibicarakan dan diputuskan bersama.

Selanjutnya Kementerian ESDM telah memegang data soal jumlah impor BBM oleh Pertamina maupun Shell, BP AKR sampai Vivo.

“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” tegas Yuliot.

Perlu diketahui, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian membenarkan kosongnya stok BBM di SPBU. Ia belum bisa memastikan sampai kapan kelangkaan BBM akan terjadi.

"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan," ujarnya dalam keterangan resminya.

Kelangkaan BBM di SPBU Shell dan BP AKR bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya hal serupa juga pernah terjadi, bahkan masih di tahun yang sama di 2025 ini.

Tepatnya pada awal tahun 2025, banyak pengendara yang mengeluhkan tidak bisa membeli BBM di SPBU Shell dan BP AKR. Bahkan, BBM yang mengalami kelangkaan cukup spesifik seperti Super, V-Power, BP 92, dan BP Ultimate.

Monopoli Pertamina dengan kualitas BBM dipertanyakan

Sebelumnya, SPBU milik sejumlah perusahaan swasta kehabisan stok BBM. Hal ini terjadi karena perpindahan sebagian konsumen dari SPBU Pertamina ke SPBU swasta imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak beberapa waktu lalu.

Perusahaan-perusahaan swasta itu tak bisa menambah stok BBM ke SPBU milik mereka karena jatah impor tahun ini sudah habis. Untuk menengahi kondisi ini, pemeritah menawarkan impor BBM menggunakan jatah impor Pertamina.

Sejumlah kementerian pun mengide untuk mensolusikan kelangkaan BBM maka silakan para operator BBM swasta membeli BBM dari Pertamina.

Pernyataan tersebut pun sempat menimbulkan pro dan kontra, utamanya soal kualitas dari masing-masing merek BBM Swasta. Terlebih sebelumnya sudah terjadi mega skandal pengoplosan BBM oleh Pertamina.

Masyarakat pun menanti kapan drama mekanisme pembelian base fuel ini berakhir, sebab, sudah banyak pengguna kendaraan yang gerah dan gak tega kendaraannya mengisi BBM kotor khas Pertamina.

Jelang akhir tahun, kontroversi seputaran BBM pun perlahan mereda. Masyarakat lagi-lagi dipaksa untuk tidak punya pilihan selain menkonsumsi BBM yang tersedia di pasar--sialnya, baik Pertamina maupun operator swasta, kini diduga kualitasnya sama saja.