Investor Pusat Data ‘Kabur’ ke Negara Lain, Asosiasi Ungkap Alasannya

Uzone.id — Minat investor global terhadap pembangunan pusat data di wilayah Asia Tenggara semakin tinggi. Bahkan, Indonesia pun ikut kecipratan meskipun tidak semasif negara tetangga seperti Malaysia, Thailand bahkan Vietnam.

Sayangnya, investasi raksasa teknologi dunia di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tadi. Indonesia bahkan disebut sebagai country market saja alih-alih menjadi negara untuk menanam investasi jangka panjang.

“Sebagai gambaran, saat ini sudah ada sekitar 120 juta pengguna TikTok di Indonesia, dan kita menjadi the largest TikTok business secara global. Tapi (investasi) 300 MW (data center) yang di-announce itu dibangunnya di Johor Baru, dan mereka ada rencana membangun tambahan 250 MW di Chonburi, Thailand,” kata Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma dalam acara Indonesia Digital Outlook 2026, Kamis, (29/01).

Terlepas dari itu, industri data center di Indonesia diprediksi tumbuh pesat dalam 3–5 tahun ke depan dan didorong oleh adopsi AI dan kebutuhan pemrosesan data besar. IDPRO memproyeksikan bahwa di tahun 2030 industri data center Indonesia mencapai sekitar 2,7 GW.

Melihat potensi industri data center yang masih terbuka lebar tersebut, IDPRO pun menyoroti beberapa hal, termasuk mengusulkan beberapa hal yang menjadi tantangan kenapa para investor lebih melirik negara lain dibandingkan Indonesia.

“Kami di industri sudah meminta pemerintah dan beberapa kementerian, yang pertama terkait dengan insentif untuk AI server. Jadi salah satunya Indosat menjadi entity dan mereka memiliki komitmen sekitar USD290 juta untuk pembelian chipset mereka,” kata Hendra.

Ia melanjutkan, “On top of that, mereka harus bayar sekitar 23 persen untuk bea cukai dan tax. Nah ini yang memberatkan sebenarnya, jadi salah satu feedback untuk improvement ke depannya adalah terkait tax ini.”

Selanjutnya adalah mengenai perizinan yang dianggap masih kompleks dimana investor data center harus berurusan dengan banyak kementerian dan lembaga, dengan waktu perizinan bisa mencapai 6–9 bulan, bahkan lebih.

“Ini terus terang juga berat ya, artinya kita harus dealing dengan 9 institusi, minimal, termasuk PLN dan juga Komdigi juga. Not to mention juga, banyak anggota kami yang dealing dengan ormas, maksudnya di lapangan, jadi memang ada biaya yang memang harus dipikirkan juga,” ujar Hendra.

Hal ini dianggap jauh berbeda dengan kondisi di Malaysia dan Thailand yang sudah menerapkan single window system, di mana investor hanya berurusan dengan satu institusi saja untuk mengatur alur investasi.

Selain itu, dalam pembangunanya, Malaysia dan Thailand hanya cukup menjalankan conceptual design saja alias hanya memberikan desain konsep besar dan tidak harus langsung memberikan detail desain di awal sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembangunannya.

Sementara di Indonesia, tahapan desain yang diminta sejak awal masih cukup kompleks dan memakan waktu panjang. Karena itu, pelaku industri terus berdiskusi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar ada keselarasan antara kebijakan infrastruktur digital, pemerintah digital, dan ekosistem digital ke depan.

Melihat peluang yang cukup terbuka lebar, IDPro pun berharap pembangunan industri digital Indonesia dapat berjalan secara reliable, scalable dan sustainable. 

Apalagi saat ini banyak investor global mulai melirik Indonesia karena kapasitas di Malaysia dan Thailand sudah hampir penuh. Ini adalah momentum strategis yang harus dimanfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga rumah bagi infrastruktur digital global.

“Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan ini dengan mendukung dengan regulasi yang lebih baik,” tuturnya.