Digilife

Indonesia Butuh Rp50 Triliun Buat Dorong Komputasi Nasional

Aisyah Banowati
Indonesia Butuh Rp50 Triliun Buat Dorong Komputasi Nasional

Uzone.id – Indosat bersama Twimbit mempersembahkan Empowering Indonesia Report 2025 dengan tema “Building Bridges of Tomorrow”. Laporan ini mencatat bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD 3,2 miliar atau sekitar Rp50,56 triliun hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional.

Saat ini, AI data center di Indonesia baru mencakup kurang dari 1 persen dari pasar global, menandakan perlunya percepatan pembangunan pusat data bertenaga energi terbarukan dan jaringan 5G yang lebih luas.

Selain itu, Empowering Indonesia Report 2025 juga menyoroti kebutuhan pengembangan 400 ribu talenta AI pada 2030, dengan investasi sebesar USD 968 juta untuk pendidikan, pelatihan, dan reskilling tenaga kerja.



Untuk saat ini, Indonesia telah memiliki 364 startup AI dengan total pendanaan mencapai USD 1,08 miliar. Bukan hanya itu saja, terdapat pula inisiatif riset nasional seperti Sahabat-AI V2 LLM berparameter 70 miliar yang mendukung bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, dan Batak.

“Sekarang sedang ada satu projek untuk membuat model LLM yang berbasis bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, sedang dikerjakan dan kolaborasi akan kita lakukan dengan sejumlah stakeholder yang ada untuk memperkuat proyek-proyek nasional,” ungkap Nezar Patria, Wamen Komdigi di acara peluncuran Empowering Indonesia Report 2025, Senin (27/10).

Nezar Patria turut mengungkapkan jika pemerintah juga punya sejumlah program strategis lain yang diperuntukan untuk lima tahun ke depan. Inovasi lokal ini menjadi bukti bahwa Indonesia mulai beralih dari pengguna menjadi pembentuk teknologi AI global.

“Kita punya sejumlah program yang sangat strategis, yang sangat diperuntukan selama lima tahun ke depan sampai dengan 2030 menuju ke 2045. Jadi 2025 ini hingga 2029 saya kira jembatan yang kritikal bagaimana kita mempersiapkan talent digital, kita memperkuat infrastruktur untuk kita bisa sampai ke pintu gerbang 2030,” ungkap Nezar Patria.





Kedaulatan AI untuk pertumbuhan inklusif dan ketahanan ekonomi

Kedaulatan AI diyakini sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih baik melalui pertumbuhan inklusif, pelestarian budaya, dan ketahanan ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2038 sebagai bagian dari visi Asta Cita.

Salah satu pendorong utama pencapaian tersebut adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang berdaulat.

Jika dijalankan secara strategis, adopsi AI berdaulat berpotensi menambah USD140 miliar terhadap PDB Indonesia pada 2030, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8 persen, serta mempercepat pencapaian status negara berpenghasilan tinggi ke 2041—atau bahkan 2038 dalam skenario terbaik.

“Jadi tahukah Anda, kami menerapkan 3 skenario. Jika kita dapat mempercepat pertumbuhan PDB menjadi sekitar 6,5%, maka kita dapat mencapai status pendapatan tinggi pada tahun 2041, yaitu 4 tahun lebih cepat dari jadwal. Kami yakin, kami juga menyarankan bahwa AI dapat memberikan dampak terhadap dolar AS sebesar $140 miliar pada tahun 2030,” jelas Vikram Sinha, CEO Indosat di acara peluncuran Empowering Indonesia Report 2025.

Lanjutnya, “Jadi, jika kita melanjutkan apa yang telah kita lakukan dan mempercepat beberapa investasi, dampak PDB sebesar $140 miliar dapat terjadi pada tahun 2030. Jadi, lebih banyak data tersedia dalam laporan ini, dan kami telah menyediakan sebanyak cadangan untuk mendukung skenario masa depan tersebut.”

Menurut laporan tersebut, penerapan AI berdaulat juga dapat mendorong peningkatan produktivitas hingga 18 persen di sektor jasa, 15–20 persen di manufaktur, dan 5–8 persen di pertanian, menjadikannya faktor utama dalam memperkuat daya saing dan efisiensi nasional.





Lima pilar menuju kedaulatan AI

Untuk mewujudkan potensi besar ini, Empowering Indonesia Report 2025 turut menghadirkan sebuah kerangka strategis untuk mencapai transformasi digital. Laporan ini menguraikan lima pilar utama menuju kedaulatan AI, yakni:

Infrastruktur digital yang kuat sebab Indonesia masih bergantung pada teknologi asing dan memiliki infrastruktur AI lokal yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan beban kerja AI yang terus meningkat, Indonesia perlu membangun pusat data AI nasional, memastikan kedaulatan data, dan memperkuat ekosistem digital.

Talenta AI yang berkelanjutan untuk menciptakan solusi yang inovatif. Program pendidikan AI berskala nasional diperlukan untuk mencetak 0.4 juta talenta AI di tahun 2030.

Kemudian, pertumbuhan industri AI di Indonesia masih berada di tahap awal dengan investasi dan inovasi yang terbatas. Untuk mempercepat pertumbuhan, diperlukan kolaborasi strategis antara sektor publik dan swasta, serta dukungan kepada startup AI.

Kemampuan riset dan pengembangan AI juga jadi pilar penting sebab lanskap riset AI di Indonesia masih kekurangan pendanaan dan bergantung pada model serta standar teknologi asing. Untuk merespon tantangan ini, Indonesia perlu membangun lembaga riset AI nasional yang aktif menjalin kemitraan strategis global.

Terakhir, regulasi dan etika AI yang kuat. Sayangnya, regulasi yang ada saat ini belum memadai untuk menjawab tantangan dan etika, serta kepercayaan terhadap AI. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan AI yang komprehensif serta kerangka etika yang kuat untuk mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab.