Celah QR Code MyPertamina, Satu Mobil Sedot 2.560 Liter BBM Subsidi

Uzone.id - Sistem barcode (QR Code) untuk pembelian BBM subsidi Pertalite dan Biosolar yang digadang-gadang mampu menjamin penyaluran tepat sasaran, kini justru menjadi celah baru bagi praktik penyelewengan. 

Temuan terbaru Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap adanya manipulasi masif yang dilakukan oknum nakal untuk menimbun BBM bersubsidi.

Modus Operandi Penyelewengan QR Code BBM Subsidi

Modus operandi yang terdeteksi cukup sistematis: satu kendaraan beroperasi menggunakan banyak QR Code yang berbeda. Alhasil, batasan kuota harian yang ditetapkan pemerintah bisa dilangkahi dengan mudah.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, blak-blakan mengenai temuan anomali ini saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada 22 Juli 2026. 

Ia menyoroti fenomena kendaraan yang mengisi BBM berkali-kali dalam sehari menggunakan identitas barcode yang berbeda-beda.

"Hari ini kita menemukan banyak dilakukan penyaluran dengan kendaraan yang sama, dengan QR Code yang beda, dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam sehari,," kata "Hari ini kita menemukan banyak dilakukan penyaluran dengan kendaraan yang sama, dengan QR Code yang beda, dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam sehari," tegas Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas.

Temuan BPH Migas: Manipulasi Kuota Harian BBM

Wahyudi bahkan mengungkap data ekstrem di lapangan sebagai bukti nyata kebocoran tersebut. 

"Sebagai contoh saja, ada kendaraan dengan pelat nomor BMxxxxUO, transaksinya hampir 2.560 liter, dengan QR Code yang beda. Per hari transaksinya bisa 1-3 kali," ungkapnya.

Konsumsi mencapai ribuan liter per bulan ini jelas jauh di atas kewajaran kendaraan pribadi atau angkutan barang ringan. 

Bahkan dalam satu hari saja, ada kendaraan yang tercatat mampu mengisi hingga 200 liter BBM subsidi.

Regulasi Pembatasan BBM Subsidi dan Realitas di Lapangan

Padahal, payung hukum sudah tersedia. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 secara jelas membatasi pembelian:

• Kendaraan Pribadi: Maksimal 50 liter/hari.
• Angkutan Umum: Maksimal 80 liter/hari.
• Kendaraan Besar (roda enam ke atas): Maksimal 200 liter/hari.

Namun, di lapangan, aturan ini hanyalah formalitas bagi oknum yang memanfaatkan celah sistem. Wahyudi menegaskan bahwa anomali ini menjadi catatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan pemutakhiran sistem pengawasan.

"Ini contoh terjadi anomali di dalam pemanfaatan teknologi yang perlu kita pemutakhiran bersama. Ini menjadikan catatan koreksi agar penyaluran BBM benar-benar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak tepat," pungkasnya.

Temuan ini menjadi sinyal peringatan keras: tanpa pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih "pintar", anggaran subsidi BBM akan terus menguap ke pihak yang tidak berhak, alih-alih sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.